JAKARTA || suara publik Indonesia — Polri menggelar Dialog Penguatan Internal Polri ke-3 Tahun 2026 dengan tema “Mengawal Aspirasi, Menangkal Disinformasi: Penguatan Literasi Informasi dalam Mewujudkan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Aman dan Demokratis”, Selasa (29/9/2026), di Jakarta Selatan.
Kegiatan ini menjadi wadah menyatukan pemahaman seluruh jajaran, mulai dari Mabes, Polda hingga Polres, mengenai pentingnya literasi informasi, pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, serta strategi memutus rantai disinformasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Mengawal Berubah Menjadi Melayani
Sambutan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dibacakan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. Ia menegaskan dua hal harus berjalan beriringan: menjamin ruang aspirasi tetap terbuka lebar, sekaligus menjaga ruang informasi agar tidak dikuasai berita yang menyesatkan.
"Tema ini menempatkan dua tanggung jawab yang berjalan bersama: menjamin ruang aspirasi masyarakat dan menjaga agar ruang informasi tidak dipenuhi disinformasi yang memperkeruh situasi," ujar Trunoyudo.
Pendekatan Polri pun bertransformasi — dari sekadar mengawal dan mengamankan, kini mengutamakan pelayanan yang humanis, dialogis, serta langkah preemtif dan preventif sejak dini.
"Mengawal demokrasi bukan berarti membatasi, melainkan melayani. Komunikasi dua arah, dialog, pendekatan lebih awal — itulah yang menjadi kunci," jelasnya.
Literasi Informasi, Kunci Kualitas Ruang Publik
Perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi menyebar seketika. Karena itu, kemampuan memverifikasi fakta, memahami konteks, dan menilai kredibilitas sumber menjadi keterampilan wajib bagi petugas maupun masyarakat.
"Polri tidak membatasi ruang kebebasan berekspresi. Justru kami ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperkuat literasi informasi agar tidak mudah terprovokasi," tegas Trunoyudo.
Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib menambahkan pendekatan teknis kini lebih mengutamakan negosiasi dan mediasi. Para personel pun telah dibekali sertifikasi kemampuan negosiasi agar mampu menyelesaikan situasi dengan tenang dan tepat.
Sementara itu, Margareta Manalu, pengajar Komunikasi Sekolah Vokasi Universitas Indonesia, menilai hubungan yang erat antara Polri dan masyarakat menjadi fondasi kolaborasi.
"Dengan hubungan yang baik, kita bisa bekerja sama menghadapi dinamika aspirasi maupun penyebaran informasi di ruang digital," ujarnya.
Cepat, Tepat, dan Membangun Kepercayaan
Trunoyudo menegaskan kecepatan merespons informasi harus diimbangi dengan akurasi. Fungsi Humas tidak boleh hanya bereaksi setelah isu membesar, melainkan berperan aktif dalam deteksi dini, klarifikasi, dan edukasi publik.
"Komunikasi publik Polri harus cepat, akurat, terbuka, dan terverifikasi. Inilah cara membangun kepercayaan masyarakat," ucapnya.
Dialog ini juga melibatkan unsur Korps Sabhara, Brimob, serta kalangan mahasiswa sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi dalam menjaga demokrasi. Polri berkomitmen terus memperkuat kesamaan persepsi lintas fungsi, sehingga penyampaian aspirasi tetap aman, damai, dan bebas dari pengaruh disinformasi.